tahapan pengadaan tanah. Dari empat tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan publik ini, posisi saat ini prosesnya masih dalam. tahapan pengadaan tanah

 
 Dari empat tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan publik ini, posisi saat ini prosesnya masih dalamtahapan pengadaan tanah Pengadaan tanah harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut: 1

“Dalam tahapan. Karena anggaran bangunan belum disetujui, Pengguna Barang mengusulkan kembali pengadaan bangunan pada tahun 2023 untuk RKBMN TA 2025 dan disetujui. Materi dalam modul II ini terdiriKemudahan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional. 1 Perhitungan Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Pada Tahapan Pelaksanaan Dan Penyerahan Hasil. Tabel 3. Prosedur ini berlaku untuk tahapan proses perencanaan pengadaan tanah dalam pekerjaan konstruksi, yaitu seluruh proses permohonan pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan/Pelebaran Jalan Nasional (Bina Marga) dan Fasilitas Umum 2. Dalam pasal 13 UU No. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. Garut Di Tempat Assalamu’alaikum Wr. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yangBerdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “UU Pengadaan Tanah”), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang. bukan Kepentingan Umum. telah pelepasan hak; dan/atau 5. Kemudian untuk. Data tahapan persiapan Pengadaan Tanah dikumpulkan, dikelompokkan, diolah dan disimpan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah. Download presentation. in. Sebab, tahapan musyawarah dengan pemilik tanah menjadi sulit dilakukan selama pandemi. B. Faktor tahapan dan teknis pelaksanaan pengadaan tanah berisi tahapan dan teknis pelaksanaan pengadaan tanah yang menghambat proses pembebasan tanah. 20 . Tahapan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, terdapat 4 (empat) tahapan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah, yaitu sebagai berikut: 1. 6/2015 tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pada Kementerian/Lembaga, dimana implementasi Perencanaan Kebutuhan BMN dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, sebagai. Adapun proses pengadaan tanah memiliki sederet tahapan yang harus dilalui, termasuk pemberian uang ganti rugi kepada masyarakat sebagai bentuk timbal balik. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum; 2. Adapun Tahapan pelaksanaan arah ke bawah dapat diuraikan sebagai berikut: Sistem dewatering dikerjakan lebih dahulu untuk menurunkan muka air tanah. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. "Mereka, swasta murni,. melalui media cetak dan/atau media elektronik tugas tim persiapan pengadaan tanah konsultasi publik, penyiapan dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan menjelaskan : - maksud dan tujuan rencana pembangunan - tahapan dan waktu proses penyelenggaran pengadaan tanah - peran penilai dalam menentukan nilai ganti rugi - insentif yang akan diberikan kepada pemegang. Baca juga: Percepat. Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, pihak yang. 11. Pengukuran Tanah. dalam tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Mereka turut berkontribusi sedari awal sampai berlangsungnya proses pengadaan tanah. Modul IV ini adalah penjelasan akhir dari proses pengadaan Modul IV . 2/2012 diartikan sama dengan Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) menurut SPI 204. Terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2020 dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum yang menjawab beberapa permasalahan terkait ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu karena dengan dibentuknya dana jangka panjang pada rekening kas LMAN dan pengawasan BPKP. Dalam pasal 13 UU No. persiapan; c. G- Eazy01. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin. Kemudian untuk pelaksanaan merupakan tugas pokok dari Kementerian ATR/BPN,” ujar Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah. KAI. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Nilai ganti kerugian menurut UU No. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti kerugian yang layak dan adil. Pengkajian Rencana Umum Pengadaan 1. 2012 pada pasal 5 ada 10 tahapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu: Problematika dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi: [1] Sengketa pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas; [2] Konflik pertanahan, yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan,. 906 PTSL, Kakanwil BPN Sulut Minta Kakanta Berinisiatif Buka. kepanitiaan. Modul III ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pengadaan tanah merupakan tahapan awal dalam pembangunan infrastruktur sehingga dalam tahap perencanaan sangat penting, agar tahapan selanjutnya berjalan dengan lancar. Total tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol ini yaitu seluas 3. Kondisi topografi dengan tingkat kemiringan alamnya yang berbeda-beda kadangkala mengharuskan pekerja bangunan harus mendirikan retaining. inventarisasi dan identifikasi;Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. TUJUAN •Sebagai acuan bagi pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan tanah dan merupakan prasyarat untuk mengajukan permohonan penetapan lokasi pada tahap persiapan. Presiden teken Perpres pengadaan tanah. 1) Pihak yang berhak: yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah 2) Objek pengadaan tanah: tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda lainnya yang terkait dengan tanah dan dapat dinilai b. persiapan; c. Dalam dokumen perencanaan terdapat perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, menguraikan waktu yang diperlukan untuk masing masing. UU No. Bisnis. untuk. 76 TAHAPAN DAN TATA CARA PENGADAAN TANAH YANG OBYEKNYA INSTANSI PEMERINTAH KEGIATAN BELAJAR 1. Langkah pertama adalah membeli tanah dari penduduk, kemudian memohonkan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT developer. Paragraf 10 Pendokumentasian Data Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah (Pasal 80) Terdiri 10 Bab, 155 Pasal dan 72 Lampiran 3. Ada 2 tahapan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni melalui penetapan lokasi dan perolehan tanah melalui izin lokasi. Liputan6. 3. Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan Tanah Pasal 14 (1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan. Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi mengatakan, secara garis besar terdapat empat tahap yang dilakukan dalam proses pengadaan tanah untuk PSN meliputi perencanaan, persiapan,. Pada bagian ini, anda akan mempelajari hal-hal yang dilaksakan pada tahap penyerahan hasil pengadaan tanah. Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah (PP 19/2021 Pasal 52) Amanat Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah (PP 19/2021 Pasal 88, Pasal 116, Pasal 132 Ayat 5, Pasal 139 ayat 4) Amanat PP 19/2021 Peraturan Menteri ATR/Ka BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. 2 Tahun 2012 tertulis bahwa terdapat empat tahapan pengadaan tanah, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Sengketa/konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk. Pengadaan tanah. "Dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini kita mengacu kepada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk. Judul. Pada proyek pembangunan Jalan Tol Mojokerto Kertosono ini membutuhkan tanah yang berasal dari tanah warga, tanahh desa, tanah wakaf, tanah kas desa atau TKD, dan juga tanah milik PT. Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Dalam tahapan itu juga diperlukan peran banyak pihak mulai dari pemerintah daerah, berbagai instansi, hingga. ASET DPU KOTA SEMARANG. Ada 2 tahapan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni melalui penetapan lokasi dan perolehan tanah melalui izin lokasi. PENYEDIAAN TANAH UNTUK INSTANSI PEMERINTAH Pengadaan Tanah untuk instansi pemerintah sebagai contoh adalah sebagai berikut : 1. B. 2. com, Bandung - Pengadaan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi, Sumedang, Dawuan) sudah memasuki tahap pembebasan lahan. Wb Puji syukur hanya milik Alloh, Shalawat beserta salam. NJOP adalah singkatan dari Nilai Jual Objek Pajak, yakni harga rata-rata. Permohonan pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah. Ketentuan Pengadaan Tanah Bagi. Aspek koordinasi/konsultasi publik yang didasari musyawarah mufakat sesuaiPada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah. Dengan menggunakan metode kerja dan prosedur land clearing yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap upaya pembukaan lahan yang aman dan ramah lingkungan. E. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden (Perpres) No. melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan; c. pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan; b. Mampu mengidentifikasi dasar-dasar hukum pengadaan tanah Skala Kecil. Tahapan Persiapan 3. 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (40 BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA PADA PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT 49 A. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah; 2. 121 a. persiapan; c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum; 3. PENDAHULUAN Pengadaan tanah untuk kepentingan umum membawa semangat untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah. Persiapan, Dilaksanakan oleh Gubernur, setelah menerima dokumen perencanaanSatu babak lagi, maka anda telah mempelajari keseluruhan tahapan pengadaan tanah. T. pengadaan tanah untuk kepentingan umum sarat dengan aspek politik dan ekonomi. Pada tahapan perencanaan pengadaan tanah disusun dalam beberapa dokumen, yaitu: 20 a. Lalu bagaimana proses dan mekanisme pengadaan tanah untuk PSN?. dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil yang mana dalam tahap persiapan sering terhambat oleh keberatannya pihak yang. Pengadaan tanah untuk instansi pemerintah dalam skala kecil,. Menurut peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,”. ganti kerugian telah. Pelaksanaan pengadaan tanah telah diatur pada ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Adapun proses pengukuran tanah adalah bagian dari tahapan. B. Kami harap kendala pengadaan tanah ini dapat segera teratasi,” ujar Yulia pada keterangan tertulisnya, Jumat (18/2/2022). 3. perencanaan; b. "Tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP,” kata Lili. Melakukan kegiatan survei/sosial, kelayakan lokasi, termasuk kemampuan pengadaan tanah dan. Jan 9, 2016 · Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah tersebut disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan harga tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan bangunan, serta studi lain yang diperlukan. FOTO COPI SERTIFIKAT 3 RANGKAP TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH WAKAF. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan V. Tahapan itu meliputi tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi Pemerintah yang memerlukan untuk pembangunan infrastruktur. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 3. Selain itu, juga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal ini bertujuan agar proses pembangunan tol sendiri berlangsung dengan baik. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Embun Sari mengungkapkan hal ini dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (29/10/2021). Pengerian-pengertian dalam pengadaan tanah sesuai dengan UU NO 2 /2012 4. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2012. PRAKTIKUM PENGADAAN TANAH ACARA 2 : Persiapan Pengadaan Tanah Jumlah Pertemuan : 2 kali Hari/Tanggal : Tempat : A. Pelaksana pengadaan tanah b. Mayoritas perubahan lebih kepada penanganan tahapan yang lebih cepat waktunya dari aturan yang lama. Hasil Kegiatan Aktualisasi 3. 3. Bidang jasa Penilaian properti sederhana meliputi: a) Penilaian perkiraan nilai tanah dalam studi kelayakan DPPT untuk Pengadaan Tanah Skala Kecil melalui tahapan Pengadaan Tanah; b) Penilaian objek Pengadaan Tanah Skala Kecil, yang dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak,. Aspek koordinasi atau konsultasi publik yang didasari musyawarah mufakat sesuai RT RW atau rencana pembangunan atau melibatkan tim pendamping yang Indevenden atau membuka ruang privasi lembaga keberatan, yang semua ini akan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320, kita dapat melihat suatu persetujuan dikatakan sah apabilah memenuhi empat syarat, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan. KEGIATAN MENYEDIAKAN TANAH Kegiatan menyediakan tanah diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan; persiapan; pelaksanaan; dan penyerahan hasil. PENGADAAN TANAH KEGIATAN BELAJAR 1. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yangTahapan Pengadaan Tanah. 3 Tahun 2007 mengalami banyak perubahan dengan peraturan terdahulunya yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala. Itulah ulasan mengenai apa itu land clearing, jenis metode yang dapat digunakan, alat-alat untuk pembukaan lahan, dan prosedur land clearing. . Dec 24, 2021 · Di sisi lain panjangnya proses pengadaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi kementerian. meliputi pengawasan atas tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah sampai dengan penetapan Ganti Kerugian. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan. 3. H,. Oct 4, 2021 · 1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kepentingan Umum; dan b. Selain perencanaan, pengadaan tanah harus melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Apabila kedua proses tersebut dapat dilalui secara lancar dan mendapatkan kesepakatan oleh masyarakat yang akan terkena dampak, maka terwujudnya bandara baru di Yogyakarta. dan tujuan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan- tahapan PTUP beserta tim dan tugasnya), perkiraan waktu. 3. PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLU Pengadaan barang/Jasa di BLU dilaksanakan berdasarkan peraturan pimpinan BLU. 3. Proses itu mencakup mekanisme/prosedur dan substansi yang. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan. "Tahapan pengadaan tanah terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Di sisi lain panjangnya proses pengadaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi kementerian. Dalam tahapan ini, dokumen perencanaan pengadaan tanah, baik skala kecil dan skala besar harus diperhatikan kesesuaian tata ruangnya. Pengadaan tanah untuk instansi pemerintah dalam skala kecil, adalah penyediaan tanah untuk rencana kegiatan pembangunan yang luasnya tidak lebih dari lima hektar. Terdiri atas 7 Bab 143 Pasal dan Penjelasan. Dalam UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dan PP terkait, ada empat tahap pengadaan tanah, yakni perencanaan, persiapan,. 19 Tahun 2021 Mar 14, 2016 · 5. rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Melakukan analisa, waktu yang diperlukan termasuk tahapan pengadaan tanah meliputi: 1) Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah; 2) Pelaksanaan pengadaan tanah; 3) Penyerahan hasil pengadaan tanah; 4) Pelaksanaan pembangunan; m. Pelaksanaan pengadaan tanah telah diatur pada ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 3. Di dalamnya mencakup kodefikasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, salah satunya jalan tol. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan; bahwa untuk menjamin terselenggaranya. Berikut ini disampaikan kepada anda bahwa pelaksanaan kegiatan untuk Tahap Persiapan Pengadaan Tanah dapat didelegasikan Gubernur kepada Bupati/Walikota dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas, kondisi Geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya sepertia. Proses. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . pelaksanaan;. Pada uraian berikut ini dijelaskan tentang mekanisme pengadaan jalan tol yang sesuai peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). b. Terdapat empat tahapan. Dapat memakai jasa penilai. Dengan semangat efisiensi dan efektifitas, dikeluarkan pasal dalamApabila tahapan pra studi kelayakan belum dilaksanakan, maka lingkup kegiatannya meliputi gabungan dari kedua studi tersebut, yaitu pra studi kelayakan. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan. Tahapan perencanaan 2. C. Tahapan pengadaan tanah dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan terakhir adalah penyerahan. Biaya ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri keuangan No 58 58/PMK. Pelatihan Pelaksanaan Dan Permasalahan Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan – Proses pengadaan tanah untuk pembangunan telah diatur di dalam UU 20/1961, Perpres 36/2005, Perpres 65/2006 dan Perka BPN 3/20072. 3. Surat Permohonan dan Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. Dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setidak-tidaknya terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu: Pihak yang berhak, yakni pihak yang menguasai. NIAGA. Penyusunan DP2TUP harus betul-betul mempertibangkan kepetingan semua pihak, jenis/macam kegiatan, beserta rencana.